KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DENGAN DIUNDANGKANNYA UNDANG –UNDANG NO 22 TAHUN 1999

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DENGAN DIUNDANGKANNYA UNDANG –UNDANG NO 22 TAHUN 1999.

          Dengan adanya kebijakan Otonomi Daerah seperti di sahkanya  UU No 22 Tahun 1992 tentang pokok tentang pokok – pokok Pembangunan Daerah dan UU  No 25 tentang perimbangan keungan antara pusat dan daerah serta PP 25 Tahun 2000, maka pembangunan lagi tidak dikendalikan secara ketat dari pusat namun telah diserahkan kepada daerah kabupaten / kota dalam Otonomi Daerah yang seluas –luasnyan , dikelurkannya ke UU tersebut merupakan jawaban dan antisipasi dari maraknya timbul berbagai daerah yang ingin lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia , dari sisi tersebut di harapkan pemerintah daerah dapat membangun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya sendiri ,sehingga akan melupakan tuntutan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Dalam kondisi saat ini , dimana potensi desintegrasi antar daerah sangat kuat ,maka laut di harapkan sebaga i pemersatu bangsa ( antar daerah ) .namun adanya persepsi yang salah dari UU No 22 Tahun 1999 mengenai kewenangan daerah propinsi untuk mengelola laut sejauh 12 mil laut dan daerah kabupaten /kota untuk mengelola sepertiganya ,yang dianggap sebagai batas wilayah , pada masa depan /mendatang diperkirakan akan banyak mendatangkan dan menimbulkan konflik kepentingan dan ruang antar daerah .

PENUTUP.

Rencana Tata Ruang di pertimbangkan sebagai salah satu aspek dalam pemberian izin prinsip dan izin lokasi yang sewring tidak sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan oleh masyarakt bsetempat menjadi sumber konflik.

          Lahirnya kebijakan pemerintah dengan di sahkannya Undang – Undang Otonomi Daerah seperti UU No 22 Tahun 1999 tentang     pokok –pokok pembangunan daerah

           Undang Undang  No 25 Tentang Perimbangan Keuangan Negara Antar Pusat Dan Daerah juga Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 Maka pembangunan diserahkan sepenuhnya untuk dikelolah oleh daerah kabupaten / kota .dengan lahirnya Undang – Undang  Tentang Otnomi Daerah ini dapat mengurangi kesalahan di bidang pembanguan yang telah di lakukan pada masa lalu .

            Pembangunan Indonesia Masih bersifat masih bersifat sektoral .selama hampir 32 tahun di bawah rezim orde baru ,pembangunan dilaksanakan secara sektoral , sehingga dalam pelaksanaan di lapangan ,egoisme kuat sekali pengaruhnya . akibatnya hasil yang di capai tidak optimal

Sumber: https://carbomark.org/