PP PSTE, ‘Titipan’ Asing yang Gadai Kedaulatan Data Indonesia

PP PSTE, ‘Titipan’ Asing yang Gadai Kedaulatan Data Indonesia

PP PSTE, 'Titipan' Asing yang Gadai Kedaulatan Data Indonesia
PP PSTE, ‘Titipan’ Asing yang Gadai Kedaulatan Data Indonesia

Kredibilitas pidato Presiden Joko Widodo soal menjaga kedaulatan data nasional pada 16 Agustus

dan 14 Oktober 2019 dipertanyakan banyak kalangan.

Bukan tanpa sebab, pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dianggap bertolak belakang dengan komitmen kepala negara.

Berdasarkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara, beleid yang merupakan revisi dari PP Nomor 82 Tahun 2012 itu telah ditetapkan pada 4 Oktober 2019 dan diundangkan pada 10 Oktober 2019. Waktu penetapan itu menunjukkan pernyataan Jokowi soal kedaulatan data sulit dipertanggungjawabkan.

Dalam revisi beleid PSTE terbaru, pemerintah justru mengizinkan penempatan pusat data di luar negeri.

Secara rinci disebutkan pada Pasal 21 Ayat 1, yakni “Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dapat melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia”.

Lihat juga:Bahaya yang Mengintai Kalau Sering ‘Gonta-ganti’ Nomor HP
Hanya data dengan klasifikasi tertentu yang wajib disimpan di dalam negeri. Nantinya, aturan soal klasifikasi jenis data dan ketentuan penyimpanan bakal diatur dalam Peraturan Menteri. Hal ini seperti tertuang dalam pasal 20 ayat 6 dan 7 PP PSTE.

Sebelum direvisi, pasal 21 ayat 1 berbunyi “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib

menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

 

Sumber :

https://zalala.co.id/