Pelatihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pelatihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

 

Pelatihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

KABUPATEN BANDUNG BARAT, DISDIK JABAR

Pelatihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Kehumasan bagi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan, dilaksanakan selama dua hari mulai 26-27 November 2018, di Hotel Panorama Lembang, Jalan Raya Tangkuban Parahu, Kabupaten Bandung Barat. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana merupakan salah satu narasumber yang memberikan materi tentang PPID di lembaga pendidikan dalam pelatihan tersebut.

Satriana mengatakan pada Pasal 1 Angka 3 UU KIPP

disebutkan badan publik merupakan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Salah satunya adalah lembaga pedidikan negeri, mulai dari tingkat Taman Kanan-Kanak, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Badan publik tersebut menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Serta mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.

“Badan publik juga wajib membuat pertimbangan secara tertulis dan dapat memanfaatkan sarana dan media elektronik dan nonelektronik,” ujar Satriana.

Satriana memaparkan termohon penyelesaian sengketa informasi publik yang disebut termohon adalah badan publik yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID atau pejabat yang ditunjuk. Mereka diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di komisi informasi.

Selain itu, Satriana menjelaskan informasi yang dikecualikan atas kerahasiaan mendasar (true secrecy) diantaranya adalah informasi yang dapat membahayakan negara; informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

“Terdapat tiga prosedur yang dapat dijalani sesuai dengan Pasal 21, 22,

yaitu meminta informasi, mengajukan keberatan, dan memohon penyelesaian sengketa. Proses ini berjalan selama 10 hari kerja,” ujar Satrina.

Adapun ketenuan pemohon terdapat pada Pasal 1 angka 12 UU KIP

tentang Kedudukan hukum Pemohon (warga negara dan/ atau badan hukum Indonesia), Pasal 4 ayat (3) UU KIP tentang setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut, serta Pasal 22 UU KIP mengenai mekanisme memperoleh informasi publik. Selain itu pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan.

 

Sumber: https://pendidikan.co.id/