Full Day School dan Konsistensi Kebijakan Pendidikan

Full Day School dan Konsistensi Kebijakan Pendidikan – Setelah menghadapi sebanyak kritikan, pemerintah akhirnya mengurungkan rencana penerapan lima hari sekolah atau biasa dinamakan full day school. Berdasarkan keterangan dari pakar, penerapan program ini memang tidak dapat dilakukan secara nasional. Berikut laporan selengkapnya.

Setelah Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 mengenai Lima Hari Sekolah dibatalkan, Presiden Jokowi informasinya akan menerbitkan peraturan presiden tersendiri mencantol hal itu. Kepastian pembatalan dikatakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin di Kantor Presiden hari Senin, 19 Juni 2017. Ma’ruf diundang presiden bareng Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, untuk membicarakan polemik tersebut.

“Presiden akan mengerjakan penataan ulang dan menambah regulasinya dari Peraturan Menteri menjadi Peraturan Presiden,” ujar Ma’ruf di Jakarta. Presiden, kata Ma’ruf, akan membicarakan lebih lanjut rencana Lima hari sekolah bareng lembaga-lembaga edukasi dan organisasi massa.

Pengamat edukasi dari Universitas Lampung, Dr Undang Rosidin M.Pd untuk VOA menuturkan, sebagai kebijakan, program 5 hari sekolah memang tidak dapat diterapkan secara nasional. Sistem ini hanya sesuai dipakai di area perkotaan, di mana orang tua ingin lebih sibuk bekerja. Namun untuk masyarakat di beberapa besar wilayah Indonesia, sistem ini bahkan mungkin meningkatkan beban orang tua.

Undang mengingatkan, andai siswa belajar lebih lama, maka mesti ada ekstra uang saku untuk santap siang. Belum lagi di tidak sedikit daerah, anak-anak memiliki keharusan membantu orang tua mereka, baik tersebut sebagai petani, pedagang, atau dalam profesi-profesi beda di pedesaan. Perlu kajian mendalam tentang program ini, dan bahkan andai mungkin, keputusan dipungut secara berdikari oleh pemerintah wilayah dengan memperhatikan situasi masing-masing.

“Terkait dengan beragamnya kebiasaan kita, letak geografis, aspek sosiologis, mesti jadi pertimbangan. Kita pun tahu di wilayah letak sekolah kadang terpencil, jalannya tidak cukup bagus, juga hal keamanannya, nah tersebut harus jadi pertimbangan. Harus dipetakan, di mana yang tepat guna melakukan. Di wilayah saya, di Lampung, justeru ada wilayah tertentu yang rawan bila anak kembali terlalu sore. Ada juga wilayah tertentu yang sudah membudayakan anak sepulang sekolah ngaji di surau. Nah, dengan full day justeru kontradiktif dengan kelaziman masyarakat itu,” ujar Undang Rosidin.

Undang pun mengingatkan, edukasi juga tidak saja tanggung jawab sekolah. Orang tua mempunyai peran, dan tidak seyogyanya memberikan seluruh beban untuk sekolah. Sistem full day usahakan diposisikan sebagai alternatif, khususnya di sekolah-sekolah swasta di perkotaan. Untuk orang tua yang benar-benar sibuk, bisa memilih sekolah yang merealisasikan sistem tersebut.

“Pendidikan itu tidak saja tanggung jawab sekolah, namun tanggung jawab orang tua, masyarakat dan sekolah. Nah, sekitar ini pembagian tersebut sudah teratur dengan seimbang. Adapun orang tua yang sibuk, yang tidak dapat berkontribusi dalam edukasi anaknya, kesudahannya memilih sekolah full day. Jadi, sistem full day ini akhirnya melulu sebagai opsi saja untuk orang tua yang sibuk. Tetapi saat orang tua siap memungut peran, tidak butuh sistem full day,” tambah Undang.

Pengamat edukasi dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Upi Isabella Rea meminta pemerintah menanam sektor edukasi bebas dari kepentingan politik. Indonesia, kata Upi, mesti inginkan belajar dari negara-negara yang mempunyai sistem edukasi mapan, di mana evolusi politik tidak memprovokasi penerapan sistem pendidikan. Di banyak sekali negara itu, peraturan tentang sistem sekolah misalnya, baru berganti sesudah puluhan tahun, bukan berganti menteri berganti kebijakan.

Upi mengatakan, sikap yang tidak konsisten diperlihatkan pemerintah Indonesia semenjak lama. Perubahan kurikulum dan rencana pengajaran untuk murid yang sering terjadi menjadi bukti yang jelas. Setiap peralihan pemerintahan akan dibuntuti dengan bergantinya kurikulum pendidikan. Kondisi ini, tambahnya, mempersulit ukuran tingkat keberhasilan pembelajaran siswa.

“Konsistensi itu dapat diperoleh bila kita memandang pendidikan sebagai sesuatu yang bebas dari kepentingan politik. Walaupun tersebut seolah di Indonesia tidak barangkali dan terlampau ideal. Tetapi andai pendidikan dirasakan sebagai mandat pemerintah untuk rakyat, maka seharusnya pemerintah dapat menjamin edukasi bebas dari kepentingan politik. Konsistensi tersebut lahir dari karakter. Jadi bila kita tidak punya konsistensi, tersebut sebenarnya berhubungan dengan karakter anda sendiri,” ujar Upi.

Penerapan 5 hari sekolah sebetulnya bukan isu baru di Indonesia. Di era Orde Baru, program ini pernah diujicobakan pada pertengahan tahun 90-an, namun tidak terdapat tindak lanjut yang jelas.

Simak di www.sekolahan.co.id/